ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

UMUM

 

Pasal 1

Pedoman Penyusunan

  1. Penyusunan Anggaran Rumah Tangga ini berpedoman paada Anggaran Dasar DAI.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 1.
  3. Anggaran Rumah Tangga ini menjabarkan / memuat hal-hal yang tidak / belum cukup diatur yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

 

BAB II

MAKNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 2

  1. Makna gambar dan tulisan yang ada pada lambang DAI adalah :
  2. 2 (dua) gambar daun yang terlihat kokoh dengan ujung daun daun berlawanan arah, menggambarkan citra yang dinamis, modern, namun  tetap kokoh dan berkepribadian.
  3. Kata ”Dewan Atsiri Indonesia” jelas menunjukkan bahwa logo tersebut merupakan milik DAI.
  4.  Makna warna-warni yang adadi dalam lambang organisasi ini adalah :
  5. Warna Hijau diambil dari warna daun melambangkan kesuburan, kemakmuran, pembaruan, serta kealamian.
  6. Warna Merah yang menunjukkan hasrat, kerja keras dalam mencapai suatu tujuan.
  7. Hitam pada warna tulisan ”Dewan” dan ”Indonesia” melambangkan kejelasan, ketegasan, dan wibawa. Sementara warna merah pada tulisan ”atsiri” untuk melambangkan produk minyak atsiri.
  8. Lambang organisasi digunakan pada atribut-atribut organisasi, yang ketentuan untuk penggunaannya di atur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat DAI dalam suatu peraturan organisasi.

 

BAB III

KEANGGOTAAN


Keanggotaan syah apabila yang bersangkutan telah mendaftarkan diri atau telah terdaftar menjadi anggota Dewan Atsiri Indonesia. Pengangkatan, dan pemberhentian anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus.

 

 

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota berhak :

  1. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan;
  2. Mengajukan usul atau saran, dan kritik atau suara secara lisan atau tulisan pada Rapat Koodinasi dan Konferensi Nasional;
  3. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh DAI;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya dari organisasi;
  5. Mendapatkan pelayanan administrasi;
  6. Hal-hal lainnya akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

 

Setiap Anggota Berkewajiban :

  1. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Organisasi;
  2. Membina, meningkatkan, dan memelihara disiplin organisasi;
  3. Ikut secara aktif melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi;
  4. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan organisasi dengan cara yang berakhlak;
  5. Memupuk persatuan dan solidaritas diantara sesama anggota organisasi;
  6. Membayar kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.

 

                                                                           Pasal 4               

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Anggota

  1. Persyaratan menjadi anggota DAI diantaranya adalah :
  2. Warga Negara Indonesia berusiakan minimum 20 tahun.
  3. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dan organisasi (DAI).
  4. Pengangkatan anggota dilakukan berdasarkan permohonan calon anggota yang sudah memenuhi syarat. Adapun Tata Cara/Prosedur Pendaftaran Keanggotaan sebagai berikut :
  5. Mengajukan permohonan secara tertulis menjadi anggota melalui Dewan Pengurus/ Koordinator Wilayah/Daerah;
  6. Membayar iuran awal organisasi;
  7. Mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota dengan melampirkan fotokopi KTP, dan SIUP atau Domisili Perusahaan / Instansi;
  8. Mengisi surat persetujuan dan kesanggupan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Organiasi serta semua Peraturan Organisasi;
  9. Menunggu proses verifikasi oleh Dewan Pengurus.
  10. Keputusan diterima atau tidaknya menjadi anggota oleh Dewan Pengurus diberitahukan selambat–selambatnya tiga puluh hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Keputusan ditolak jika terdapat alasan-alsan yang kuat secara organisatoris.
  11. Calon anggota yang diterima menjadi anggota akan mendapatkan Surat / Kartu Tanda Anggota yang akan diberikan selambat–lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal dinyatakan diterima.
  12. Bentuk formulir pendaftaran dan tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pengurus DAI.
  13. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Dewan Pengurus boleh menerima uang iuran keanggotaan.

 

Pasal 5

Gugurnya Keanggotaan dan Pemberhentian Anggota

  1. Keanggotaan dapat hilang apabila :
  2. Mengundurkan diri / atas permintaan sendiri.
  3. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
  4. Mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan Organisasi.
  5. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut.
  6. Meninggal dunia.
  7. Merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.
  8. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Organisasi, atau melanggar disiplin Organisasi dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi;
  9. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya  2 (dua) hari.
  10. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan, jika dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi, maka Dewan Pengurus Pusat untuk mengukuhkan pemberhentiannya sebagai anggota.
  11. Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau pengurus organisasi yang lebih tinggi, dan selanjutnya, Rapat Pleno Pengurus organisasi pada tingkatan yang lebih tinggi dimaksud dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.
  12. Anggota dapat melakukan rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  13. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum DAI dan atau Ketua DAI Daerah.

b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum DAI.

BAB IV

KEPENGURUSAN

 

Pasal 6

Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus dipilih dan ditetapkan melalui formatur oleh Konferensi Nasional.
  2. Konferensi Nasional memilih dan menetapkan beberapa orang formatur diambil dari Anggota yang memenuhi kriteria antara lain :
  3. Memiliki wawasan luas dibidang atsiri
  4. Dapat bertindak selaku pengayom, pelindung dan pemersatu seluruh anggota
  5. Mempunyai reputasi dan dedikasi yang baik
  6. Menyenangi dan loyal kepada organisasi
  7. Ketua formatur terpilih akan menjadi Ketua Umum.
  8. Konferensi Nasional memberikan mandat penuh serta menetapkan waktu kepada formatur terpilih untuk menyusun Dewan Pengurus.

 

Pasal 7

Susunan Pengurus

Kepengurusan DAI terdiri dari :

  1. Dewan Pembina
  2. Dewan Penasehat
  3. Dewan Pengawas
  4. Dewan Pengurus Pusat, terdiri dari :
  5. Ketua Umum
  6. Ketua Bidang Organisasi
  7. Ketua Bidang Produksi
  8. Ketua Bidang Kerjasama Dalam Negeri
  9. Ketua Bidang Standardisasi dan Informasi
  10. Sekretaris Eksekutif
  11. Bendahara
  12. Komisi

(3) Koordinator Daerah

 

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Dewan Pengurus

  1. Setiap pengurus berhak :
  2. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan selanjutnya.
  3. Mengajukan usul atau saran, atau suara pada Rapat Koodinasi dan Konferensi Nasional.
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya dari organisasi;
  5. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh DAI.
  6. Mendapatkan pelayanan administrasi.

 

  1. Setiap pengurus berkewajiban :
  2. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Organisasi.
  3. Menyusun dan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program kerja DAI sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan dalam Rapat Koodinasi dan Konferensi Nasional.
  4. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya dalam kepengurusan.
  5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas secara berkala.
  7. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Organisasi serta menentang upaya dan tindakan yang merugikan Organisasi dengan cara yang berakhlak;
  8. Membayar kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.

 

Pasal 9

Kewenangan Dewan Pengurus

  1. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kelancaran pengelolaan organisasi.
  2. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dan pola pengelolaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan forum-forum permusyawaratan organisasi  dan peraturan organisasi.
  3. Menetapkan dan menentukan biaya-biaya operasional berdasarkan program kerja organisasi.
  4. Mengangkat dan memberhentikan anggota DAI.

Pasal 10

Pembagian Tugas Dewan Pengurus

1. Ketua Umum bertugas :

  1. Memimpin DAI secara menyeluruh baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan AD/ART.
  2. Mengkoordinasi Bidang-bidang, khususnya dalam hal yang bersifat kebijakan.
  3. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional.
  4. Mengangkat dan memberhentikan pengurus lain bila diperlukan.
  5. Bersama dengan Dewan Pembina, Pengawas, dan Penasehat mengangkat dan mengadakan penggantian Ketua Bidang, Sekretaris Eksekutif, Bendahara, dan Koordinator Daerah.
  6. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggung jawab kepada Pemerintah.
  7. Bertanggung jawab kepada Konferensi Nasional.
  8. Mempertimbangkan usulan hasil musyawarah nasional dari para Pengurus DAI, Koordinator Daerah, dan Anggota.

2. Sekretaris Eksekutif bertugas :

  1. Membawahi sekretariat menangani administrasi umum kepengurusan DAI Pusat.
  2. Membuat risalah rapat dan korespondensi baik ke dalam maupun ke luar dengan diketahui Ketua Umum.
  3. Mewakili Ketua Umum DAI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
  4. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum DAI dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
  5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum DAI.

3. Bendahara bertugas :

  1. Menyusun anggaran serta belanja organisasi DAI.
  2. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum DAI dan ketentuan-ketentuan organisasi.
  3. Mengurus iuran anggota.
  4. Membuat laporan keuangan berkala kepada Ketua Umum DAI dengan tembusan Dewan Penasehat.
  5. Dalam melaksanakan kewajibannya, Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua Umum DAI.

4. Ketua-ketua Bidang bertugas :

  1. Memimpin bidang sesuai dengan pembagian tugas kepada komisi-komisi terkait dan mengkoordinir pelaksanaannya.
  2. Bila Ketua Umum berhalangan, atas arahan Ketua Umum dapat mewakili Ketua Umum.
  3. Dalam melaksanakan kewajibannya, Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Komisi – komisi bertugas :

a. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap penerapan program-program kerja sesuai dengan bidangnya.

b. Dalam melaksanakan kewajibannya, komisi bertanggung jawab kepada Ketua Bidang terkait.

 

Pasal 11

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Pengurus

  1. Pengurus DAI yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus DAI, diangkat dan diberhentikan oleh Konferensi Nasional dengan masa bakti Pengurus DAI ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
  2. Dalam satu periode kepengurusan, keanggotaan sebagai pengurus dapat pula berakhir apabila :
  3. Meninggal dunia
  4. Diberhentikan
  5. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  6. Pengurus dinyatakan berhenti seperti yang dijelaskan pada ayat 2 apabila seorang pengurus tidak melaksanakan kewajibannya (seperti pada pasal 9), dan untuk sementara Ketua Umum bersama pengurus lainnya dapat mengangkat anggota lainnya sebagai pengganti.
  7. Pengurus dapat mengundurkan diri dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus / Ketua Umum disertai dengan alasannya dan bilamana dapat diterima maka kepada yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan.

 

BAB V

LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

 

  1. Dalam satu periode kepengurusan, dapat terjadi lowong antar waktu apabila pengurus :  
  2. Meninggal dunia
  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  4. Diberhentikan
  5. Pemberhentian personalia Dewan pengurus Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Organisasi berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan forum Permusyawaratan organisasi, dan peraturan organisasi
  6. Dalam hal pemberhentian Ketua Umum Dewan Pengurus di tingkat Pusat, atau ketua pengurus Koordinator Daerah hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi di tingkatannya masing-masing berdasarkan alasan-alsan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  7. Sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Dewan pengurus Organisasi dapat menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan pengurus Organisasi pada tingkatan masing-masing  melalui Rapat Pleno.
  8. Dalam hal pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Koordinator Daerah karena alasan diberhentikan, dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi di tingkatannya;
  9. Pejabat  sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Koordinator Daerah yang ditunjuk mengisi lowongan antar waktu menjalankan tugasnya hingga berakhir masa kepengurusan.

 

 

 

 

 

BAB VI

PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS

Pasal 12

  1. Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya, yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Organisasi;
  2. Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga dan Peraturan Organisasi;
  3. Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperbaiki pelanggarannya;
  4. Setelah pembekuan terjadi maka Kepengurusan Dewan Pengurus Organisasi dipegang oleh kepengurusan yang setingkat lebih tinggi, hanya untuk mempersiapkan penyelenggaraan konferensi menurut tingkatannya yang akan memilih kepengurusan baru;
  5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara konferensi menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan sementara.

 

BAB VII

PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

Konferensi Nasional

  1. Konferensi merupakan forum permusyawaratan tretinggi Organisasi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Organisasi dan diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali;
  2. Konferensi diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat;
  3. Konferensi Nasional diselenggarakan oleh  Pengurus Pusat dan dihadiri oleh :

a. Pengurus Pusat

b. Utusan sah kepengurusan/Koordinator DAI Daerah.

c. Peninjau dan Undangan.

  1. Tugas pokok Konferensi Nasional adalah :
  2. Menilai Pertanggungjawaban  Dewan Pengurus Pusat  untuk selanjutnya dapat menolak atau menerima dengan catatan.
  3. Membahas, menetapkan dan melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  4. Menetapkan Garis - Garis Besar Program Organisasi untuk masa bakti Pengurus Pusat.
  5. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Pusat;
  6. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
  7. Konferensi Nasional DAI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
  8. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
  9. Peraturan tata tertib Konferensi ditetapkan oleh Konferensi.
  10. Setiap Daerah mempunyai satu hak suara dalam Konferensi Nasional ini.
  11. Rancangan materi Konferensi disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus  Koordinator Daerah/Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi berlangsung.

Pasal 14

Kongres/Konferensi Luar Biasa

  1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kehidupan organisasi;
  2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus Koordinator Daerah/Wilayah;
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

 

Pasal 15

Rapat Koordinasi Nasional

  1. Rapat Koordinasi Nasional untuk selanjutnya disebut Rakornas merupakan forum permusyawaratan pada tingkat nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat dan Daerah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Konferensi dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
  2. Rakornas diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
  3. Peserta Rakornas adalah  Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Koordinator daerah/Wilayah;
  4. Peraturan tata tertib Rakornas ditetapkan oleh Dewan pengurus Pusat;
  5. Rakornas diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 16

Rapat-Rapat

Jenis-jenis rapat organisasi  di tiap-tiap tingkatan Kepengurusan Organisasi adalah :

  1. Rapat Dewan Pengurus, yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh unsur Dewan Pengawas dan Penasihat, dan/atau menghadirkan seluruh/sebagian anggota Dewan Pengurus.
  2. Rapat Pleno Dewan Pengurus, yaitu rapat yang diadakan oleh pengurus organisasi sewaktu-waktu jika dipandang perlu; dan dihadiri oleh anggota Dewan Penasihat dan Pengawas, serta Dewan Pengurus.
  3. Rapat-rapat lain bila dipandang perlu.

 

Pasal 17

Korum dan Cara Pengambilan Keputusan Rapat

  1. Setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) peserta yang berhak menghadiri rapat tersebut;
  2. Apabila yang hadir kurang dari setengah peserta yang berhak, maka rapat ditunda paling lama satu jam;
  3. Apabila setelah ditunda seperti tersebut ayat (2) ternyata jumlah peserta tetap tidak memenuhi korum, maka rapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan dengan sah tanpa bergantung pada jumlah peserta yang hadir;
  4. Pada saat Rakornas, dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
  5. Pada dasarnya pengambilan keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  6. Apabila pengambilan keputusan rapat seperti tersebut ayat (4) tidak dapat ditetapkan, maka keputusan rapat ditetapkan berdasarkan pemungutan suara/voting;
  7. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara/voting dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah peserta rapat yang hadir.

 

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18

  1. Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi ini wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
  2. Penggunaan keuangan adalah untuk : (a) Pengeluaran rutin, (b) Kegiatan – kegiatan Organisasi, dan (c) Pengeluaran khusus.
  3. Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim, dan disampaikan oleh DAI Pusat kepada Dewan Pengawas, DAI Daerah dan Anggota.
  4. Hal-hal yang menyangkut keuangan Organisasi dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Organisasi kepada seluruh anggota Pengurus Organisasi menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan;
  5. Tahun buku organisasi dimulai setelah terpilihnya Pengurus yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya;

 

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

  1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Konferensi Nasional.
  2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
  3. Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota DAI.
  4. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.