ANGGARAN DASAR DAI

MUKADIMAH

Sejak lama Indonesia telah dikenal sebagai pusat rempah-rempah dunia termasuk produk minyak atsiri. Di Indonesia terdapat 40 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan dunia, sekitar 12 jenis diantaranya telah diekspor ke pasar dunia. Beberapa produk minyak atsiri Indonesia bahkan sangat dominan di pasar dunia, misalnya minyak nilam, akar wangi, pala, dan cengkeh. Kegiatan produksi minyak atsiri nasional melibatkan banyak pihak mulai dari petani penghasil bahan baku, industri kecil dan menengah penyulingan, pedagang, pengumpul sampai industri pengolahan lanjut dan eksportir.

Masyarakat atsiri Indonesia adalah bagian dari dunia usaha nasional, usaha koperasi, dan usaha swasta berdasarkan demokrasi ekonomi harus mampu memegang peranan sebagai akselerator kemajuan ekonomi nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat.

Masalah utama yang dihadapi komoditas minyak atsiri Indonesia di pasaran internasional adalah tidak stabilnya mutu maupun supply. Hal ini terutama karena sebagian besar usaha produksi minyak atsiri masih dilakukan secara sangat sederhana, baik dalam budidaya tanamannya maupun pengolahan hasilnya. Di samping itu efisiensi dan efektivitas usaha agribisnis minyak atsiri selama ini masih relatif rendah. Indonesia sebagai negara pengekspor minyak atsiri yang penting di dunia harus mengupayakan pengembangan produksi, kualitas dan nilai tambah minyak atsiri serta produk turunannya agar daya saingnya senantiasa menguat dan memberikan devisa yang semakin besar.

Pada tanggal 20 September 2006 bertempat di Hotel Sahid Raya Solo, Jawa Tengah dalam acara Konferensi Nasional Minyak Atsiri tahun 2006 yang difasilitasi oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian, masyarakat minyak atsiri Indonesia yang terdiri dari petani, penyuling, pedagang, eksportir, praktisi, peneliti, masyarakat pemerhati minyak atsiri, akademisi, perusahaan industri minyak atsiri serta instansi Pemerintah Pusat/Propinsi/Daerah terkait sepakat dan mendeklarasikan untuk mendirikan Dewan Atsiri Indonesia (DAI).

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong olehkepedulian serta keinginan para masyarakat atsiri Indonesia, maka disusunlah Anggaran Dasar Dewan Atsiri Indonesia (DAI) sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, WAKTU DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

  1. Nama badan ini adalah Dewan Atsiri Indonesia atau disingkat DAI, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
  2. DAI mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.
  3. DAI didirikan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 2

DAI adalah suatu wadah bagi seluruh pemangku kepentingan agribisnis dan agroindustri yang

berbasis minyak atsiri (essential oils), perisa (flavors) dan pewangi (fragrances) baik sebagai organisasi maupun perorangan yang meliputi petani, penyuling, pedagang, pelaku industri dan jasa, eksportir, praktisi, peneliti, akademisi, industri pengguna, pemerhati serta instansi Pemerintah terkait. Dewan Atsiri Indonesia akan menaungi asosiasi-asosiasi yang berbasis minyak atsiri, perisa dan pewangi.

BAB II

K E D A U L A T A N

Pasal 3

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah terletak pada Konferensi Nasional yang merupakan rapat anggota keseluruhan.

BAB III

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4

DAI mempunyai azas Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.

 

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi DAI adalah Indonesia sebagai Pusat Keunggulan Atsiri Dunia.

 

Pasal 6

Misi DAI adalah sebagai berikut :

  1. Mempersatukan seluruh pemangku kepentingan minyak atsiri Indonesia serta melindungi dan memperjuangkan kepentingannya dalam menghadapi bisnis global.
  2. Meningkatkan daya saing produk minyak atsiri.
  3. Mendorong pengembangan semua produk minyak atsiri, turunan dan produk lain yang terkait.
  4. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri demi kemajuan minyak atsiri.

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tujuan DAI adalah memajukan agribisnis dan agroindustri minyak atsiri untuk kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 8

Tugas DAI adalah sebagai beriklut :

  1. Merumuskan dan menyusun strategi pengembangan minyak atsiri Indonesia;
  2. Mengupayakan dukungan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usaha minyak atsiri;
  3. Bersama-sama dengan Universitas dan Lembaga penelitian menjadi pusat informasi bagi pengembangan minyak atsiri nasional dari semua aspek yang berkaitan dengan teknologi dan perdagangan.
  4. Dalam rangka menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi tentang kondisiperkembangan minyak atsiri nasional dan internasional maka telah disepakati oleh parapemangku kepentingan/stake holder atsiri untuk melaksanakan pertemuan secara kontinyudan berkesinambungan sebagai agenda tahunan seperti melaksanakan seminar, workshop,konferensi, simposium, pelatihan, magang dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti website dan mailing list (milis).

 

BAB VI

LAMBANG

Pasal 9

Lambang DAI adalah gambar 2 helai daun yang sudah disederhanakan bentuknya dengan masing-masing ujung daun berlawanan arah. Daun sebelah kiri berwarna hijau dan kanan berwarna merah. Terdapat tulisan Dewan Atsiri Indonesia yang memiliki 2 warna yaitu hitam untuk tulisan “Dewan dan “Indonesia” serta merah untuk tulisan “Atsiri”. 

 

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 10

  1. DAI beranggotakan dari perorangan dan atau organisasi, seperti :
  2. Petani, kelompok tani, penyuling, asosiasi dan perusahaan/koperasi atsiri, perisa (flavors) dan pewangi (fragrances);
  3. Pedagang perantara, eksportir dan importir;
  4. Praktisi, peneliti dan masyarakat pemerhati minyak atsiri;
  5. Akademisi; dan
  6. Instansi/ Lembaga Pemerintah terkait;
  7. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib, dan Peraturan Organisasi dapat diterima menjadi anggota DAI.
  8. Tata cara pendaftaran anggota, hak dan kewajiban serta tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

  1. DAI adalah organisasi fungsional kemasyarakatan yang mandiri, independent, non pemerintah dan dalam  melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
  2. DAI Daerah dapat didirikan di kota-kota atau kabupaten seluruh Indonesia yang dipimpin oleh seorang Koordinator Daerah.
  3. Nama DAI daerah sesuai dengan nama daerah yang ditetapkan oleh Ketua Umum DAI.

 

Pasal 12

  1. Kepengurusan DAI terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus, yang diangkat dan diberhentikan oleh Konferensi Nasional. Yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dewan Pembina, Pengawas dan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh pemangku kepentingan agribisnis minyak atsiri dan masyarakat yang dianggap mampu membina, mengembangkan dan memajukan organisasi serta melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi.
  3. Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi dan merupakan pimpinan tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Konferensi Nasional.
  4. Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Eksekutif, Bendahara, dan beberapa Komisi.
  5. Kepengurusan DAI memiliki masa jabatan selama dua tahun dan dapat dipilih kembali.
  6. Di tingkat daerah Dewan Pengurus diwakili oleh Koordinator Daerah atau Koordinator Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
  7. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX

PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

  1. Jenis-jenis permusyawaratan DAI meliputi Konferensi Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Pengurus, dan Rapat-Rapat lainnya.
  2. Segala keputusan yang menyangkut keorganisasian dan pemilihan kepengurusan dilakukan secara demokrasi namun dilandasi oleh musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan.
  3. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 14

Keuangan dan kekayaan DAI diperoleh dari :

  1. Uang iuran pengurus dan anggota;
  2. Bantuan dari anggaran negara, pusat maupun daerah;
  3. Usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh DAI;
  4. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
  5. Peralihan hak untuk dan atas nama DAI.

 

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

Perubahan, penyempurnaan atau penambahan pada anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Konferensi Nasional.

 

BAB XII

P E M B U B A R A N

Pasal 16

  1. DAI hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan Konferensi Nasional yang diadakan khusus untuk keperluan ini.
  2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila konferensi dalam ayat 1 dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota kepengurusan DAI Pusat maupun Daerah.
  3. Keputusan yang dihasilkan dinyatakan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 yang hadir dalam Konferensi Nasional tersebut.
  4. Bilamana DAI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Dewan Pengurus di bawah  Dewan Pengawas, dan sisa kekayaan Dewan Atsiri Indonesia (DAI) setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada pemerintah, atau organisasi sosial yang sehaluan dan ditetapkan oleh Konferensi Nasional.

 

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

Untuk pertama kalinya, Anggaran Dasar Organisasi DAI ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Akta Pendirian Organisasi DAI.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Anggaran Dasar ini dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga ataupun dengan ketentuan-ketentuan khusus tetapi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.